Kegiatan FGD laporan tentang kajian kebijakan penanggulangan Stunting melalui Pendekatan Holistik dan Terintegrasi

Berita Disdukcapil l 14 April 2023

Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, I Nyoman Arya Lanang Subahagia Putra, S. STP., M.AP., mewakili Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng menghadiri Kegiatan FGD laporan tentang kajian kebijakan penanggulangan Stunting melalui Pendekatan Holistik dan Terintegrasi bertempat di Gedung Seminar Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha, Senin (17/4).

Berkesempatan hadir Bapak Sekda, Drs  Gede Suyasa, M.Pd., Turut pula hadir dalam FGD ini Dekan FHIS Undiksha Sukadi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah (Balitbang Inovda), Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2KBP3A) I Nyoman Riang Pustaka dan instansi terkait lainnya. 

Pada kesempatan ini Sekda Suyasa juga berdiskusi dengan Tim Pelaksana dan undangan lainnya yang hadir mengenai kajian yang telah dilakukan. Suyasa meminta agar data-data mengenai stunting di Kabupaten Buleleng lebih valid lagi mengingat hasil kajian ini akan digunakan untuk menyusun program-program penurunan stunting.

Adapun paparan yang disampaikan oleh Tim kajian diantaranya :

1. Penyampaian paparan dari tim akademisi yang menyusun kajian strategis.

2. Masukkan dari Bapak Sekda terkait penyamaan persepsi tentang umut stunting apakah 0-2/0-5 tahun serta meminta agar data-data mengenai stunting di Kabupaten Buleleng lebih valid lagi mengingat hasil kajian ini akan digunakan untuk menyusun program-program penurunan stunting

3. Model sampling yang digunakan agar menyesuaikan dengan sasaran dari peraturan yang ada. Karena berbeda hasilnya setiap metode.

4. Diharapkan kajian lebih menukik ke persoalan lapangan yang ditemukan, karena sifat laporan kajian tadi masih informatif.

5. Holistik dan terintegrasi agar dilaksanakan melibatkan semua dimensi dan lintas sektor untuk mengambil kebijakan yang ada.

6. Untuk kaitannya dengan Dinas Dukcapil disinggung oleh Bapak Sekda terkait data bayi lahir tiap bulannya, agar dapat dengan melibatkan faskes, klinik/RS bersalin dan bidan yg praktek segera melaporkan bayi lahir sehingga langsung memiliki identitas yaitu Akta Kelahiran/KIA yang artinya sudah terdaftar di BPJS. 

7. Hasil FGD ini akan ditindaklanjuti oleh tim pembuat kajian untuk menyempurnakan laporan kajiannya sebelum diserahkan ke Pemkab. Buleleng dalam hal ini Badan Litbanginovda. @K.PIAK