Mendagri Sambut Baik 10 Entitas Bisnis Kesehatan dan Bandara Manfaatkan Data Dukcapil

Jakarta - Di saat bencana non alam pandemi Covid-19 ini, Presiden Joko Widodo menginstruksikan semua kementerian dan pemerintah daerah termasuk lembaga non pemerintah serta pihak swasta bersinergi dalam penanggulangan Covid 19 agar eksekusi program vaksinasi Covid dapat dilakukan secara cepat dan tepat. 

Menurut Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, soal ketepatan ini tergantung dari akurasi data. Salah satu basis data yang sangat bermanfaat, menurut Mendagri Tito, adalah data Dukcapil.

Itu sebabnya Mendagri Tito Karnavian menyambut baik penandatanganan perjanjian kerja sama antara Ditjen Dukcapil dengan 10 entitas bisnis yang bergerak bidang pelayanan kesehatan dan jasa pengelola angkutan udara.

"Penandatanganan PKS ini merupakan kelanjutan dari MOU saya dengan Menteri Kesehatan, Menteri BUMN, Menteri Perhubungan pada tanggal 23 Desember 2020 yang lalu. Intinya sepakat untuk saling mendukung terutama dari sisi data kependudukan. Sebab saat ini 98 persen penduduk Indonesia sudah tercatat dalam data base kependudukan" kata Mendagri Tito di Jakarta, Rabu (30/12/2020).

Menurut Mendagri, data kependudukan itu banyak fiturnya termasuk fitur yang spesifik seperti data biometrik sidik jari, irish mata, dan foto wajah. "Data ini bisa dimanfaatkan untuk banyak sekali kepentingan pembangunan dan pelayanan publik," kata Menteri Tito.

Lebih jauh, Mendagri Tito menjelaskan bahwa program vaksinasi menjadi tak gampang untuk Indonesia sebagai negara nomor 4 terbesar di dunia. 

"Vaksinasi akan jauh lebih mudah di negara kecil seperti negara Singapura dan sejumlah negara di kepulauan Pacific. Singapura sudah menggunakan single identity. Mereka bisa mengatur siapa yang lebih dulu divaksin, siapa yang berikutnya gelombang satu dan seterusnya by name by address," ujarnya.

Pemerintah, kata Tito, telah bekerja keras untuk pengadaan vaksin dari luar negeri maupun vaksin produksi dalam negeri. 

"Namun tidak mudah untuk melakukan distribusi di negara yang terdiri dari 514 kabupaten kota. Ada masyarakat yang tinggal di gunung dan lembah, pulau terpencil, desa di balik gunung, pantai dan sebagainya membutuhkan perjuangan yang tidak mudah untuk distribusi dan pelaksanan vaksinasinya. Memerlukan nakes dan peralatan yang cukup, rantai dingin yang baik, tepat sasaran agar tidak terjadi rush, rebutan dan lain-lain," kata Mendagri.

Mendagri Tito menegaskan, dengan adanya data kependudukan sebetulnya vaksinasi bisa diatur by name by address. 

"Ini pernah kita buktikan pada saat pilkada yang lalu. Pilkada itu basisnya 103 juta pemilih yang berasal dari data Dukcapil. Dukcapil menyerahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4), setelah itu dilakukan verifikasi oleh KPU dibantu Dukcapil. Verifikasi juga melibatkan jejaring KPUD dan setelah itu sampai per TPS. Di TPS diatur jadwal kedatangannya perjam. Sehingga tidak terjadi kerumunan massa yang berpotensi penularan Covid," kata Mendagri Tito Karnavian. Dukcapil***

Sumber : https://dukcapil.kemendagri.go.id/berita/baca/625/mendagri-sambut-baik-10-entitas-bisnis-kesehatan-dan-bandara-manfaatkan-data-dukcapil