DASAR HUKUM
UNDANG-UNDANG
Undang-Undang (UU) terkait Administrasi Kependudukan
| JUDUL | TENTANG | DETAIL |
| UU
24 TAHUN 2013 | PERUBAHAN
ATAS UU NO 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
PERATURAN PEMERINTAH
Peraturan Pemerintah (PP) terkait Administrasi Kependudukan
| JUDUL | TENTANG | DETAIL |
| PP
40 TAHUN 2019 | PELAKSANAAN UU NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UU NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UU NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
| PP
102 TAHUN 2012 | PERUBAHAN
ATAS PP NOMOR 37 TAHUN 2007 TENTANG PELAKSANAAN UU NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
| PP
37 TAHUN 2007 | PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN |
PERATURAN PRESIDEN
Peraturan Presiden (Perpres) terkait Administrasi Kependudukan
| JUDUL | TENTANG | DETAIL |
| PERPRES
NO 62 TAHUN 2019 | STRATEGI
NASIONAL PERCEPATAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK PENGEMBANGAN STATISTIK
HAYATI | DETAIL |
| PERPRES
NO 96 TAHUN 2018 | PERSYARATAN
DAN TATA CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL | DETAIL |
PERATURAN MENDAGRI
Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) terkait Administrasi Kependudukan
| JUDUL | TENTANG | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 2 TAHUN 2023 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA
DARING | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 74 TAHUN 2022 | PENDAFTARAN
PENDUDUK NONPERMANEN | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 73 TAHUN 2022 | PEDOMAN
PENCATATAN NAMA PADA DOKUMEN KEPENDUDUKAN | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 72 TAHUN 2022 | STANDAR
DAN SPESIFIKASI PERANGKAT KERAS, PERANGKAT LUNAK DAN BLANGKO KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK SERTA PENYELENGGARAAN IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 60 TAHUN 2021 | PENGANGKATAN,
PEMBERHENTIAN DAN PENILAIAN KINERJA PEJABAT PIMPINAN TINGGI PRATAMA, PEJABAT
ADMINISTRATOR DAN PEJABAT PENGAWAS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
DI PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 57 TAHUN 2021 | SISTEM
MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 8 TAHUN 2021 | PERUBAHAN
KEEMPAT ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 76 TAHUN 2020 | PERANGKAT PEMBACA DAN PENULIS SERTA PERANGKAT PEMBACA KARTU
TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 75 TAHUN 2020 | JABATAN
FUNGSIONAL OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 74 TAHUN 2020 | JABATAN FUNGSIONAL ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 14 TAHUN 2020 | PEDOMAN
NOMENKLATUR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DI PROVINSI DAN
KABUPATEN/KOTA | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 109 TAHUN 2019 | FORMULIR
DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 108 TAHUN 2019 | PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 96 TAHUN 2018 TENTANG PERSYARATAN DAN TATA
CARA PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 106 TAHUN 2019 | PERUBAHAN
KETIGA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 102 TAHUN 2016 TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK DANA PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 104 TAHUN 2019 | PENDOKUMENTASIAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NOMOR 102 TAHUN 2019 | PEMBERIAN
HAK AKSES DAN PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NO 96 TAHUN 2019 | PENDATAAN
DAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PENDUDUK RENTAN ADMINDUK | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NO 95 TAHUN 2019 | SISTEM
INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NO 53 TAHUN 2019 | PELAPORAN
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NO 7 TAHUN 2019 | PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA DARING | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NO 19 TAHUN 2018 | PENINGKATAN
KUALITAS LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
| PERMENDAGRI NO 102 TAHUN 2018 | PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 57 TAHUN 2015 TENTANG SPESIFIKASI BLANGKO SERTA FORMULASI KALIMAT DALAM REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK DAN KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NO 120 TAHUN 2017 | UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NO 119 TAHUN 2017 | PENGANGKATAN
DAN PEMBERHENTIAN SERTA TUGAS POKOK PEJABAT PENCATATAN SIPIL DAN PETUGAS
REGISTRASI | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NO 63 TAHUN 2016 | PENERBITAN
DOKUMEN KEPENDUDUKAN BAGI PETUGAS KHUSUS | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NO 8 TAHUN 2016 | PERUBAHAN
KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN
PENERBITAN KARTU TANDA PENDUDUK BERBASIS NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN SECARA
NASIONAL | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NO 7 TAHUN 2016 | PENDELEGASIAN
WEWENANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NO 2 TAHUN 2016 | (KIA) KARTU IDENTITAS ANAK | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NO 74 TAHUN 2015 | TATA
CARA PELRUBAHAN ELEMEN DATA PENDUDUK DALAM KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK | DETAIL |
| PERMENDAGRI
NO 70 TAHUN 2014 | PENDELEGASIAN
WEWENANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN
DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI DAN DANA TUGAS
PEMBANTUAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2014 | DETAIL |
PERATURAN BUPATI
Peraturan Bupati (Perbup) terkait Administrasi Kependudukan
| JUDUL | TENTANG | DETAIL |
| PERDA KABUPATEN BULELENG NOMOR 12 TAHUN 2016 | PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN | DETAIL |
