NIK Berbeda di KTP-el dan Dokumen Lain? Ini Aturan yang Berlaku

Nomor Induk Kependudukan (NIK) menjadi identitas tunggal yang melekat pada setiap warga negara Indonesia sepanjang hidupnya. Sifatnya yang unik membuat NIK tidak boleh berubah meski seseorang berpindah domisili, menikah, atau mengalami perubahan status kependudukan lainnya. Namun di lapangan, tidak jarang muncul kasus di mana NIK pada Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) berbeda dengan NIK yang tercantum pada dokumen lain, seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atau paspor.

Ketentuan hukum sebenarnya sudah mengatur hal ini secara tegas. Merujuk pada Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, apabila terjadi perbedaan NIK antara KTP-el dengan dokumen kependudukan atau dokumen identitas lain yang diterbitkan oleh kementerian, lembaga, atau badan hukum Indonesia, maka NIK yang dijadikan acuan resmi adalah NIK yang tercantum pada KTP-el.

Ada alasan mendasar mengapa KTP-el dijadikan patokan utama. Dokumen ini diterbitkan langsung melalui proses perekaman biometrik di kantor Disdukcapil, yang membuat datanya lebih akurat dan lebih sering diverifikasi dibandingkan dokumen lain yang bisa jadi sudah lama tidak diperbarui. Selain itu, KTP-el terhubung langsung dengan basis data kependudukan nasional, sehingga perubahan data pada KTP-el idealnya menjadi rujukan bagi penyesuaian dokumen-dokumen lain.

Persoalan perbedaan NIK ini sebenarnya bukan hal baru dan cukup sering ditemukan petugas Disdukcapil di berbagai daerah. Beberapa penyebab yang umum terjadi antara lain kesalahan saat pelaporan pindah datang yang tidak mengikuti prosedur resmi, sehingga warga yang bersangkutan justru memiliki dua data kependudukan yang berbeda, serta human error dalam pengisian data saat proses administrasi berlangsung, baik di tingkat desa, kecamatan, maupun instansi lain yang menerbitkan dokumen identitas.

Bagi warga yang menemukan perbedaan semacam ini, langkah yang perlu dilakukan adalah segera mendatangi kantor Disdukcapil setempat untuk melakukan penyesuaian data. Dalam banyak kasus, solusinya adalah merevisi Kartu Keluarga atau dokumen lain agar sesuai dengan data pada KTP-el, bukan sebaliknya. Proses ini penting dilakukan sedini mungkin, sebab data yang tidak sinkron berpotensi menimbulkan masalah saat warga mengurus layanan publik lain, misalnya pengajuan BPJS, NPWP, bantuan sosial, hingga proses administrasi perbankan yang kini banyak mensyaratkan validasi data kependudukan secara sistem.

Ketentuan mengenai keberlakuan NIK pada KTP-el ini pada akhirnya bukan sekadar aturan administratif, melainkan upaya untuk menjaga satu data kependudukan yang konsisten di seluruh sistem pemerintahan. Semakin valid data yang dimiliki warga, semakin lancar pula proses pelayanan publik yang mereka terima, termasuk dalam menghadapi berbagai transformasi layanan digital yang saat ini terus dikembangkan pemerintah.